JAKARTA | INTIJATIM.ID – Dalam rangka mendukung swasembada pangan 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah mempersiapkan jurus jitu dengan program penanaman jagung serentak di lahan seluas satu juta hektare.
Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Mewakili Mendagri, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa, penanaman jagung serentak tersebut tidak hanya dapat meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi antar daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan.
“Jagung ini merupakan salah satu jenis pangan yang diidentifikasi sangat dibutuhkan pada daerah-daerah tertentu seperti Nusa Tenggara maupun daerah-daerah yang ada di Indonesia Timur. Seperti, Sulawesi dan Maluku, sehingga optimalisasi penanaman sangat diperlukan,” ujarnya, saat menghadiri Rapat Koordinasi Swasembada Pangan 2025 di Ruang Puldasis, Gedung Utama Lantai 5 Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Yusharto menjelaskan, bahwa program tersebut dirancang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi petani, dan sektor swasta. Pun, menyiapkan langkah strategis, seperti identifikasi lahan potensial, penyediaan benih berkualitas, pendampingan teknis kepada petani, hingga akses pemasaran hasil panen.
“Bersama Kementerian Pertanian, berikut Polri sebagai lembaga negara, dan kementerian lainnya, kita bersama-sama membina penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai di tingkat kabupaten/kota, termasuk dalam upaya meningkatkan produksi jagung melalui penyediaan benih, pupuk, hingga sarana pertanian,” jelasnya.
Yusharto juga mengimbau, kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk memprioritaskan anggaran dan sumber daya dalam mendukung program swasembada pangan. Ia berharap, penanaman jagung serentak dapat berjalan sukses dan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.
“Dalam hal ini, Kemendagri akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan beberapa hal, yakni optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal, pemenuhan cadangan pangan, meningkatkan kerja sama antardaerah, perbaikan distribusi pangan, dan sebagainya,” pungkasnya. (Diyah/Red)
Source: Siberindo
