Achsanul Qosasi Ingatkan Gubernur BI Baru: Jangan Hanya Fokus Pasar Keuangan, Sektor Riil Butuh Akses

JAKARTA | INTIJATIM.ID — Proses pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) membawa harapan besar sekaligus tantangan krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, dinilai menghadapi pekerjaan rumah (PR) berat, yakni memastikan transmisi kebijakan moneter tidak berhenti di pasar keuangan, tetapi menembus hingga ke sektor riil.

​Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menyoroti adanya jurang (gap) lebar antara keberhasilan stabilitas makro dengan ketersediaan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​”Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” tegas Prof. Achsanul Qosasi, Kamis (13/8/2026).

​Achsanul membeberkan bahwa transmisi kebijakan moneter memiliki dua dimensi mendasar, yakni sisi biaya (cost) dan sisi akses (access).

“​Secara statistik, langkah pengetatan moneter yang diambil BI seperti kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen, hal ini terbukti ampuh meredam volatilitas nilai tukar rupiah dan direspons positif oleh pasar finansial. Namun, respons cepat di pasar modal tersebut berbanding terbalik dengan dinamika di sektor riil,” jelasnya.

​Selain itu, di saat rupiah menguat dan indikator makro berkinerja baik, penyaluran kredit modal kerja untuk sektor UMKM justru menunjukkan tren perlambatan dan penyusutan.

​”Sinyal biaya bekerja sangat cepat di pasar keuangan, tetapi sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah melambat. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” ungkapnya.

​Menghadapi situasi ini, Achsanul menegaskan agar BI di bawah kepemimpinan baru tidak terjebak pada fokus instrumen stabilitas jangka pendek dan dinamika pasar keuangan global semata. Gubernur BI mendatang dituntut menciptakan terobosan kebijakan makroprudensial yang mampu memicu perbankan nasional untuk lebih berani menyalurkan likuiditas ke sektor produktif bawah.

​Lanjutnya, keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi juga mengancam laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

​”Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Namun, tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas dari ruang rapat Dewan Gubernur benar-benar sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” ujar Achsanul.

​Ia berharap kepemimpinan baru BI mampu memperkuat koordinasi lintas otoritas dan pemerintah guna menciptakan kebijakan moneter yang lebih inklusif serta berorientasi pada pemerataan ekonomi hingga ke lapisan masyarakat terbawah, ” pungkas Prof. Achsanul Qosasi. (OP/IJ)