BGN Copot 137 Kepala Dapur SPPG, Sinyal Tegas Zero Tolerance Keracunan Makanan dan Korupsi

JAKARTA | INTIJATIM.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah drastis dalam pembenahan internal program pemenuhan gizi nasional. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia resmi dicopot dari jabatannya.

​Pencopotan massal ini menjadi bukti nyata penerapan prinsip zero tolerance (toleransi nol) terhadap kelalaian operasional yang mengancam keselamatan penerima manfaat, serta tindak pidana penyalahgunaan anggaran program.

​Kepala BGN, Sudaryono menegaskan bahwa, aspek keamanan pangan (food safety) merupakan garis merah yang tidak dapat ditawar.

“Mengingat sasaran program mencakup kelompok rentan, mulai dari anak-anak, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui, setiap bentuk kelalaian yang berdampak pada kesehatan penerima manfaat akan ditindak secara tegas tanpa kompromi,” jelasnya.

​Sikap tegas ini tecermin pada penanganan insiden keracunan makanan di SMK Negeri 6 Semarang. BGN tidak hanya memberhentikan kepala dapur yang bertanggung jawab, tetapi juga menghentikan sementara (merumahkan/disuspen) seluruh operasional fasilitas tersebut guna investigasi menyeluruh.

Sebanyak 137 kepala dapur dari sejumlah provinsi di seluruh Indonesia telah dicopot oleh Kepala BGN. Diantaranya adalah ​Jawa Barat 49 orang, ​Lampung 26 orang, ​Jawa Timur 11 orang, Sumatera Utara 10 orang,​Banten 10 orang, ​Jawa Tengah 5 orang.

​Selain dipicu oleh insiden keracunan makanan, gelombang pemecatan ini diwarnai pelanggaran indisipliner dan keteledoran pengelolaan keuangan.

“Ada pengelola dapur yang teledor hingga menjadi korban penipuan digital (scam/phishing), yang mengakibatkan raibnya dana operasional,” ungkap Kepala BGN.

​Langkah pembersihan ini menegaskan komitmen BGN untuk menutup celah korupsi, penyimpangan anggaran, maupun penyelewengan dana sekecil apa pun. Untuk memastikan program berjalan sesuai koridor, BGN memperketat sistem pengawasan di seluruh lini operasional.

​”Kepercayaan itu baik, namun pengawasan jauh lebih baik, menjadi doktrin baru BGN dalam memperketat tata kelola dapur gizi di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (OP/IJ)