Gantikan Kepemimpinan Lama, Riyin Nur Asiyah Resmi Pimpin DPRD Magetan

MAGETAN | INTIJATIM.ID — Peta politik dan kepemimpinan di DPRD Kabupaten Magetan resmi berganti. Melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Magetan pada Selasa (1/9/2026), Riyin Nur Asiyah dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

​Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur tertanggal 13 Agustus 2026. Momen penetapan ini sekaligus menjadi titik uji baru bagi efektivitas dan kemandirian fungsi pengawasan legislatif di daerah.

​Pergantian pucuk pimpinan ini disorot langsung oleh Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, yang menegaskan pentingnya menjaga kesetaraan hubungan kerja. Menurutnya, kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi layanan dasar, pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta produk regulasi yang pro-rakyat.

​”Pengambilan sumpah janji Ketua DPRD hari ini bukan sekadar seremonial formal, melainkan momentum penting dalam memperkuat sistem ketatanegaraan di tingkat daerah,” tegas Bupati Nanik.

​Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja legislatif, kemitraan sejajar antara eksekutif dan legislatif sering kali berada dalam garis tipis antara sinergi konstruktif dan sikap kompromistis. Fungsi krusial DPRD seperti penganggaran (budgeting), pembentukan perda, dan pengawasan (oversight) dituntut tetap kritis agar tidak terjebak menjadi stempel kebijakan pemerintah daerah semata.

​Menjawab tantangan tersebut, Riyin Nur Asiyah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang ada tanpa mengubah arah kelembagaan secara dramatis, sembari menekankan pentingnya keterbukaan dan integritas.

​”Tugas saya adalah melanjutkan, menjaga, dan menguatkan program-program DPRD yang sudah berjalan, bukan memulai dari nol,” ungkapnya.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah adalah mitra sejajar. Tidak ada eksekutif vs legislatif, yang ada sama-sama mengabdi untuk Magetan.” tegasnya.

​Masyarakat Magetan kini menanti pembuktian dari kepemimpinan baru ini, apakah sinergi yang diusung mampu menghadirkan transparansi dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, atau sekadar menjaga kondusivitas politik di tingkat elite. (Bgs/IJ)