KPK Bantah Isu OTT di Blitar, Agenda Hanya Sosialisasi Pencegahan

BLITAR | INTIJATIM.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis rumor mengenai adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang santer beredar di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kehadiran tim lembaga antirasuah tersebut murni untuk agenda sosialisasi pencegahan korupsi.

Isu mengenai OTT mulai memicu kegaduhan di media sosial dan grup WhatsApp sejak Senin sore (04/05/2026). Spekulasi berkembang cepat di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan, mengingat kehadiran tim KPK di wilayah hukum Blitar yang terkesan mendadak.

Namun, melalui pernyataan resminya, Budi Prasetyo memastikan bahwa kabar penangkapan tersebut tidak berdasar.”Tidak ada informasi tersebut (OTT) ya. Buat teman-teman yang tanya kabar OTT di Blitar/Jawa Timur, itu tidak ada,” tegas Budi saat dikonfirmasi awak media, Senin malam.

Agenda utama KPK di Blitar berlangsung pada Selasa (05/05) bertempat di Ruang Candi Penataran, Lantai 3, Kantor Pemkab Blitar, Kanigoro. Pertemuan ini mengumpulkan seluruh level pimpinan daerah, mulai dari unsur eksekutif (Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh Kepala OPD) hingga unsur legislatif (Pimpinan DPRD).

Menariknya, sosialisasi ini dilakukan dengan protokol keamanan informasi yang sangat ketat. Berdasarkan pantauan di lapangan, seluruh peserta dilarang membawa telepon seluler (ponsel) maupun perangkat elektronik lainnya ke dalam ruang rapat. Selain itu, materi disampaikan secara internal untuk memastikan efektivitas koordinasi pencegahan.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Ansori Baidlowi, membenarkan adanya prosedur ketat tersebut. “Benar, KPK menemui Bupati, Wakil Bupati, seluruh OPD, bahkan kami dari DPRD juga hadir. Sebelum masuk ruangan, semua diminta menanggalkan ponsel masing-masing,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sejumlah titik vital di Kabupaten maupun Kota Blitar terpantau normal. Tidak ada aktivitas penggeledahan atau penyegelan yang biasanya menyertai tindakan OTT. Kehadiran KPK di Blitar dipastikan murni sebagai langkah preventif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemkab Blitar. (Ags/IJ)