Uniba Madura Pimpin BEM SI Kerakyatan Jatim, Independensi Gerakan Jadi Garis Batas

SURABAYA | INTIJATIM.ID — Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi dan masifnya narasi pembangunan di Jawa Timur, ketimpangan sosial, ketidakpastian akses pekerjaan, komersialisasi pendidikan, hingga degradasi lingkungan masih menjadi benang kusut yang membayangi kehidupan masyarakat. Kondisi ini menegaskan satu pertanyaan krusial, sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil?

​Menjawab tantangan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jawa Timur resmi memulai babak baru kepemimpinan periode 2026–2027.

Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI Kerakyatan yang berlangsung di Jambi, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura resmi dipercaya memegang mandat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Jatim. Mandat kepemimpinan ini kini ditumpukan pada pundak Moh. Iskil El Fatih. ​Nakhoda baru ini menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan BEM SI Kerakyatan Jatim bukan sekadar agenda rutin regenerasi struktural. Lebih dari itu, kepengurusan periode ini mengusung misi mengembalikan marwah gerakan mahasiswa sebagai benteng pertahanan kepentingan publik.

​”Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi formalitas. Kalau pembangunan terus digencarkan, pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya?” ujar Iskil di Surabaya.

​Iskil menekankan, di tengah dinamika sosial-politik Jawa Timur, mahasiswa dituntut tidak hanya terampil turun ke jalan, tetapi juga cakap dalam menguji dan menganalisis dampak dari setiap kebijakan publik.

​”Di situlah mahasiswa harus hadir membaca kebijakan, menguji dampaknya secara obyektif, dan bersuara paling lantang ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” tegasnya.

​Salah satu sorotan utama dalam arah gerakan BEM SI Kerakyatan Jatim periode ini adalah penegakan independensi. Iskil menegaskan bahwa sinergitas atau dialog dengan instansi negara, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Polda Jawa Timur tidak akan mengikis daya kritis mahasiswa.

​Sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum dipastikan tetap berjalan. BEM SI Kerakyatan Jatim bertekad melancarkan kritik yang berbasis pada data, kajian terukur, dan persoalan konkret di lapangan.

​”Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita membuka ruang komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi adalah garis batas yang tidak bisa ditawar,” ungkp Iskil dengan tegas

​Ia memperingatkan agar gerakan mahasiswa tidak terseret ke dalam arus kepentingan politik praktis. Jarak aman dari lingkar kekuasaan menurutnya menjadi syarat mutlak agar suara akademisi tetap murni menyuarakan penderitaan rakyat.

​”Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas sejarah kita adalah mengkritiknya,” tambahnya.

​Menghadapi tantangan periode 2026–2027, BEM SI Kerakyatan Jatim merancang agenda terstruktur yang menitikberatkan pada penguatan konsolidasi lintas kampus se-Jawa Timur. Konsolidasi ini diproyeksikan untuk membangun basis kajian dan advokasi yang solid, sehingga gerakan yang dibangun tidak bersifat sporadis atau sekadar aksi instan.

​Selain itu, advokasi akan difokuskan pada Isu-isu krusial di berbagai daerah di Jawa Timur yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

​Dengan dipimpinnya BEM SI Kerakyatan Jatim oleh UNIBA Madura, lembar baru kepengurusan ini dipastikan menjadi ruang ujian. “Keberhasilan gerakan mahasiswa dalam periode ini tidak akan diukur dari megahnya struktur organisasi, melainkan dari keberanian mereka dalam membaca persoalan rakyat, mengawal kebijakan publik, dan mengambil sikap tegas saat kepentingan rakyat berhadapan dengan tembok kekuasaan,” tutup Iskil El Fatih. (Rwy/IJ)