Wujudkan Tata Pemerintahan Bersih, Bupati Madiun Tekankan Inovasi IT dan Validasi Adminduk

MADIUN | INTIJATIM.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mematangkan langkah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, tertib, dan sehat data. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah dengan memperkuat validitas Administrasi Kependudukan (Adminduk) guna mendukung program nasional dan optimalisasi pelayanan publik.

​Hal itu ditegaskan oleh Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Edukasi Publik Peningkatan dan Tertib Adminduk yang digelar di Aula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun, Senin (15/6/2026).

​Acara yang diinisiasi oleh Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Madiun, Didik Hariyanto, ini dihadiri oleh jajaran Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, MH, para Camat, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Kecamatan, serta Petugas Registrasi Desa se-Kabupaten Madiun.

​Dalam arahannya, Bupati Hari Wuryanto menggarisbawahi bahwa keakuratan data kependudukan kini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar, terlebih dengan adanya program Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

​”Kalau data sudah valid, akan memudahkan dalam menyusun program maupun dalam memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat,” tandas Bupati Hari.

​Ia juga menambahkan bahwa kemajuan teknologi informasi (IT) wajib dimanfaatkan secara optimal. Menurut Hari, inovasi berbasis IT mutlak dilakukan agar penyajian data bisa dilakukan secara real-time dan memudahkan akses layanan bagi warga.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kepekaan sosial yang tinggi. ASN harus mampu mendengar, memahami kebutuhan warga, serta hadir memberikan kemudahan dan solusi konkret.

​”Dengan memberi pelayanan terbaik, kita akan mendapat kepercayaan, dan itu merupakan wujud hadirnya negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat,” papar Bupati Madiun.

​Guna memangkas birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menginstruksikan adanya kolaborasi yang erat antara pihak Kecamatan dan Disdukcapil. “Ke depan, pelayanan pendataan diharapkan bisa diintegrasikan secara optimal dan dilakukan langsung di kantor Camat,” ungkapnya.

​Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, yang juga hadir sebagai pembicara, memaparkan tantangan nyata dalam pengelolaan Adminduk. Ia meminta Disdukcapil untuk bergerak cepat dan responsif dalam mencatat setiap dinamika kependudukan.

​”Disdukcapil harus memberikan perhatian ekstra pada pencatatan peristiwa kematian, kelahiran, hingga perceraian. Hal ini penting agar pemutakhiran data kependudukan yang riil di lapangan selalu ter-update dengan baik,” tegas Wakil Bupati.

​Melalui sinergi dari tingkat desa, kecamatan, hingga dinas terkait, Pemkab Madiun optimistis tertib Adminduk ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, melainkan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat Madiun yang lebih merata. (Utg/IJ)