Bantah Isu Mark-Up Rp 4 Triliun, Kepala BGN Buka-Bukaan Soal Anggaran Laptop dan Alat Makan

JAKARTA | INTIJATIM.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara terkait isu liar yang menerpa lembaganya. Dadan secara tegas membantah narasi yang menyebutkan adanya pengadaan 32 ribu unit laptop dan alat makan senilai Rp4 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/4), Dadan meluruskan bahwa data yang beredar di publik tidak sesuai dengan realisasi lapangan yang diklaim jauh lebih efisien. Ia membedah satu per satu pos anggaran yang menjadi sorotan. Terkait pengadaan laptop, ia menyebut angka yang beredar yakni 32 ribu unit adalah hoaks.

​”Pengadaan laptop bukan 32 ribu unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” jelasnya.

Menurut Dadan, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional riil untuk menunjang pendataan gizi. Mengenai pengadaan alat makan yang diisukan mencapai triliunan rupiah, BGN memaparkan data yang jauh lebih ramping. Yakni, pagu alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi Rp68,94 miliar, dan pagu alat dapur sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi Rp245,81 miliar.

​”Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG dengan pagu sekitar Rp215 miliar, jadi sama sekali tidak benar jika disebut mencapai Rp4 triliun,” tegasnya.

​Sementara, isu lain yang sempat memicu sentimen negatif adalah pengadaan kaos kaki. Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan tersebut secara langsung. Perlengkapan tersebut merupakan bagian dari pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dikelola oleh Universitas Pertahanan melalui mekanisme swakelola tipe 2.

​”Pengadaan perlengkapan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana (Unhan), bukan langsung oleh BGN,” paparnya.

​Meskipun BGN telah memberikan rincian angka, para pengamat kebijakan publik menilai langkah klarifikasi ini sangat krusial mengingat program MBG adalah etalase pemerintahan saat ini dengan anggaran jumbo.

Munculnya isu Rp4 triliun menunjukkan adanya celah informasi (asimetri informasi) antara pemerintah dan masyarakat. Tantangan ke depan bagi BGN bukan sekadar membantah, melainkan memastikan bahwa sistem pengadaan melalui E-Katalog dan Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian benar-benar bisa diakses dan diawasi publik secara real-time.

​Menutup keterangannya, Dadan mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh angka-angka yang tidak terverifikasi. Ia menjamin bahwa seluruh anggaran di BGN telah melalui mekanisme pengawasan ketat, baik internal maupun eksternal.

​”Kami berkomitmen menjaga prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkasnya. (OP/IJ)