BGN Anggarkan Semir Sepatu Rp1,5 Miliar, Kebutuhan Lapangan atau Pemborosan?

​JAKARTA | INTIJATIM.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik menyusul temuan anggaran fantastis sebesar Rp1,5 miliar hanya untuk pengadaan semir dan sikat sepatu. Angka yang terbilang tidak lazim untuk institusi yang fokus pada gizi ini memicu pertanyaan kritis mengenai urgensi dan prioritas penggunaan dana negara.

​Kepala BGN, Dadan Hindayana, segera memberikan klarifikasi untuk meredam polemik tersebut. Menurutnya, pengadaan ini bukan untuk operasional kantor, melainkan bagian dari perlengkapan pendidikan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025.

​Dadan menjelaskan bahwa meski anggaran berasal dari pagu BGN, proses pengadaan barang dilakukan melalui skema swakelola tipe II dengan menggandeng Universitas Pertahanan (Unhan). Hal ini dikarenakan para peserta SPPI dipersiapkan sebagai komponen pendukung program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pelatihan semi-militer atau lapangan.

​”Ini bagian dari perlengkapan pendidikan peserta SPPI. Pengadaan ada di Universitas Pertahanan,” terang Dadan kepada media, Jumat (17/4).

​Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran Rp1,52 miliar tersebut dibagi menjadi dua kategori utama dalam paket kelengkapan perorangan lapangan (Kaporlap). Yakni, semir sepatu dengan rincian Rp41.470 dan total Rp1,25 Miliar, dan sikat semir per @Rp01.780 dengan total anggaran Rp272 Juta.

Jika ditotal, setiap peserta mendapatkan fasilitas perawatan sepatu senilai kurang lebih Rp52.250. “Anggaran ini diperuntukkan bagi 30.299 peserta yang akan tersebar di seluruh Indonesia guna mengawal distribusi gizi nasional,” jelas Ketua BGN.

​Meski Dadan menegaskan bahwa proses ini telah mengikuti mekanisme Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), publik tetap memberikan catatan kritis. Di tengah tantangan pembiayaan program gizi nasional yang masif, pengadaan alat perawatan sepatu senilai miliaran rupiah dianggap kurang sensitif terhadap skala prioritas.

Selain itu, penggunaan mekanisme swakelola dengan Unhan mengaburkan batas antara kebutuhan sipil (gizi) dan gaya pendidikan militeristik yang memakan biaya cukup besar pada sisi perlengkapan. Meskipun harga per unit terlihat wajar untuk pasar ritel, volume pembelian besar (30 ribu unit) biasanya memungkinkan adanya negosiasi harga yang lebih efisien bagi kas negara.

​Hingga saat ini, BGN tetap pada posisinya bahwa perlengkapan tersebut adalah kebutuhan standar untuk menunjang kegiatan lapangan agar para sarjana penggerak siap bertugas dalam kondisi fisik yang prima dan disiplin tinggi. (OP/IJ)