Presiden Prabowo di Nganjuk, Jangan Ada Aparat yang Jadi Beking Aktivitas Ilegal!

NGANJUK | INTIJATIM.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum dan keamanan di Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan tidak akan menoleransi adanya oknum aparat yang terlibat dalam penyelewengan hukum, apalagi menjadi pelindung (beking) dari aktivitas ilegal.

​Pernyataan menohok tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

​Dalam pidatonya, Presiden meminta institusi-institusi hukum dan pertahanan negara untuk segera melakukan evaluasi total dan bersih-bersih ke dalam.

​”Seluruh aparat harus memperbaiki diri. Kejaksaan, Kepolisian, Tentara harus mengkoreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing,” tegas Presiden Prabowo tanpa tedeng aling-aling.

​Presiden mengingatkan bahwa aparat seharusnya berada di barisan paling depan dalam menegakkan keadilan, bukan justru menjadi tameng di balik tindakan kriminal yang merugikan negara dan masyarakat.

​Secara spesifik, Presiden Prabowo menyentil berbagai praktik ilegal yang kerap melibatkan oknum aparat. ​”Jangan justru aparat ada di belakang penyelewengan, aparat yang beking penyelewengan, aparat yang beking penyelundupan, beking narkoba, beking judi, beking ilegal ini, ilegal itu,” jelas Presiden dengan nada bicara yang lugas.

​Di akhir arahannya, Presiden Prabowo mengimbau agar seluruh personel TNI, Polri, dan Kejaksaan kembali ke marwahnya sebagai pelindung sejati masyarakat. Beliau mengapresiasi langkah awal yang sudah diambil oleh para pimpinan institusi tersebut dan berharap komitmen ini terus dijaga di tingkat akar rumput.

​”Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat. Dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan pimpinan Kepolisian,” pungkasnya.

​Langkah tegas Presiden di Nganjuk ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan memperketat pengawasan terhadap integritas aparat penegak hukum demi menciptakan ruang publik yang bersih dari praktik korupsi dan mafia ilegal. (Mur/IJ)