Tragedi Keracunan Sidoarjo: 21 Dapur Program MBG Ternyata Belum Mengantongi Izin

SIDOARJO | INTIJATIM.ID — Insiden keracunan massal yang menimpa lebih dari 500 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin pada Selasa (1/9/2026) petang, membongkar celah krusial dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat melakukan pengawasan ketat, yang justru mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa belasan dapur penyedia makanan beroperasi tanpa izin resmi.

Respons tegas diperlihatkan Bupati Sidoarjo Subandi saat menggelar inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Kalitengah, pada Rabu (2/9/2026). Langkah ini dilakukan bersama Wakil Bupati Mimik Idayana, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Dr. Christian Tobing, serta perwakilan BGN Regional Jatim.

”Kami meminta pengawasan dapur MBG benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegas Subandi di sela peninjauannya.

Dari total 174 unit SPPG di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 153 unit telah beroperasional. Namun, hasil evaluasi mencatat 21 dapur di antaranya nekat beroperasi meski belum mengajukan permohonan izin resmi.

“Temuan ini langsung kita laporkan langsung ke BGN Pusat,” ungkap Subandi tegas.

Sementara itu, dapur penyedia di Desa Kalitengah dipastikan memiliki legalitas resmi. SPPG Kalitengah menyuplai hingga 2.800 porsi makanan per hari ke berbagai sekolah dan pesantren. Dari jumlah tersebut, 1.000 porsi dialokasikan khusus untuk Ponpes Mambaul Hikam.

“Kewenangan penjatuhan sanksi hingga potensi penutupan operasional berada sepenuhnya di bawah kendali BGN Pusat,” jelas Bupati Sidoarjo, Rabu (2/8).

Penyelidikan mendalam kini tengah berjalan. Wakil Koordinator BGN Regional Jatim, Teguh Bayu Wibowo, mengonfirmasi bahwa investigasi bersinergi dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo dan Kepolisian untuk menemukan penyebab pasti kontaminasi makanan.

Di tengah penanganan medis korban, Teguh juga menepis kabar simpang siur yang beredar di masyarakat. “Narasi yang menyebutkan adanya belatung pada porsi makanan santri dipastikan sebagai informasi bohong (hoax),” ujarnya.

Tragedi yang menyasar ratusan santri ini menjadi alarm keras bahwa akselerasi program tidak boleh mengorbankan standar higienitas, kelayakan izin, dan keselamatan jiwa para penerima manfaat. (Vit/IJ)